Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap Charles Honoris kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Charles Honoris menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun Charles Honoris tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata Charles Honoris.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, Charles Honoris berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata Charles Honoris.

PDI Perjuangan Siap Bersaing

Politisi PDI Perjuangan itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Charles Honoris, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles Honoris.

Charles Honoris pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Sumber

INFO : Festival Kota Tua Tempoe Doeloe 8-9 November 2014

Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat akan menggelar pertunjukan budaya dari Betawi dan Tiongkok dalam Festival Kota Tua Tempo Doeloe di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, 8-9 November 2014.

"Pertunjukan digelar agar masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya tradisional yang mulai langka sekaligus mempertahankan Kota Tua sebagai warisan sejarah," kata Kepala Seksi Pergelaran dan Pameran Sudin Kebudayaan Jakbar Wawan Hermawan di Jakarta.

Pergelaran budaya Betawi dan Tiongkok ini, bertujuan menunjukkan keberagaman etnis dan kebudayaan yang ada di Jakarta.

"Jadi kami ingin menunjukkan ada campuran kebudayaan di Jakarta," ujar Wawan.

Festival Kota Tua Tempoe Doeloe, seni budaya Betawi yang akan ditampilkan adalah gambang kromong, silat Betawi, lenong, dan tari-tarian. Sementara pertunjukan wushu dan barongsai akan mewakili etnis Tionghoa.

Selain pertunjukan tersebut, dalam festival itu juga akan diselenggarakan drama kolosal tentang Imam Syafei atau yang dikenal sebagai Bang Pi'i. Ia adalah seorang preman Pasar Senen yang diangkat menjadi Menteri Urusan Keamanan di era Presiden Sukarno.

"Kami mengangkat tokoh Bang Pi'i karena melambangkan sosok yang pemberani di masa kemerdekaan. Pertunjukan ini akan berlangsung selama 30 menit," kata Wawan.

Festival Kota Tua Tempoe Doeloe ini sendiri bertema suasana tahun 1950 sampai 1970-an dan dilaksanakan oleh Sudin Kebudayaan Jakarta Barat dan Unit Pelaksana Kawasan (UPK) Kota Tua.

Acara ini berlangsung dari pukul 15.00-21.00 WIB pada Sabtu (8/11) dan pukul 06.00-15.00 WIB pada Minggu (9/11).

Sumber

Sistem Penyaluran Kartu Jakarta Pintar Diubah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah cara penyaluran dan usul tentang penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Kartu Jakarta Pintar Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi mengatakan dalam sistem yang baru guru harus mensurvei secara langsung ke rumah siswa calon penerima KJP. Setelah itu sekolah akan memutuskan layak-tidaknya siswa menerima santunan dana pendidikan tersebut. Jika layak maka sekolah harus mengeluarkan surat layak menerima KJP, tutur Waluyo kemarin. Rekomendasi dari sekolah ini akan digunakan untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Selama ini, sistem penerimaan KJP tidak jelas, guru tidak dilibatkan dalam proses seleksi. Asal punya surat keterangan tidak mampu, semua siswa bisa mengajukan permohonan KJP. Akibatnya, program yang di gagas oleh Joko Widodo semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama ini rawan penyimpangan. Salah satunya temuan lembaga Indonesia Corruption Watch berupa banyaknya alamat penerima KJP yang ternyata palsu. Dinas pendidikan juga menemukan adanya 20 persen penerima ganda yang tidak layak menerima KJP karena cukup mampu.

Waluyo menututrkan, Dinas sudah bekerja sama dengan Biro Tata Pemerintahan dengan tujuan memberitahu kelurahan bahwa surat keterangan tidak mampu hanya bisa dikeluarkan jika ada rekomendasi dari sekolah. Perubahan lainya, KJP akan diberikan secara langsung untuk 12 bulan pada awal tahun. Namun siswa hanya bisa mengambil sebesar Rp 100 ribu perpekan, sehingga lebih terkontrol. System ini akan diterapkan lewat kerjasama dengan Bank DKI Pembelian peralatan sekolah juga hanya bisa dilakukan dalam acara Jakarta Fair, dengan uang elektronik bukan tunai.

Perubahan sistem ini diterapkan guna memastikan penerimaan dan penggunaan uang dengan tepat. Apalagi, pelaksana tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menaikkan alokasi dana pendidikan ini hingga dua kali lipat pada 2015. Anggaran tahun ini, sebesar Rp 1,4 Triliun, ditujukan bagi 611.507 siswa. Tahun depan, besaran dana diusulkkan Rp 3 triliun. Kenaikan tersebut, Waluyo menjelaskan, terjadi karena dana KJP akan mencakup 100 persen kebutuhan siswa, dari yang sebelumnya hanya 40 persen. “Pak Ahok minta agar 100 persen”, tutur Waluyo.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memberikan beberapa catatan soal KJP. Salah satunya, adanya nama penerima ganda. Menurut dia, pemerintah mesti mempertimbangkan catatan ini sebelum menaikkan nilai anggaran. “KJP bukan soal jumlah, melainkan apakah tepat sasaran dan efektif.”

Sekretaris Jendral Forum Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, meminta dinas meningkatkan pengawasan, berkoordinasi dengan sekolah, dan secara rutin melakukan evaluasi. “Selalu ada celah untuk nakal,” katanya. Ratih orang tua murid SD Negeri 8 Kebon Sirih, mengaku semakin tertolong jika besaran dana KJP dinaikkan. “Selama ini cukup, kadang masih nombok,” ujarnya. Kebutuhan paling banyak adalah peralatan sekolah.

Sumber : Koran Tempo, Selasa, 28 Oktober 2014.

Sumber

Majukan Pendidikan, Pemkot Jakut Gandeng Save The Children

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Save The Children kembali menunjukan kepedulian terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anak.

Kali ini, Save The Children dan unit terkait dari jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara meninjau langsung sekolah yang telah menjalankan program Save The Children selama satu terakhir. Program-program tersebut diantaranya adalah sekolah sehat dan aman serta percepatan aksara.

Untuk diketahui, Save The Children adalah organisasi yang peduli terhadap masa depan anak-anak Indonesia.

Adapun unit terkait yang ikut terjun langsung ke sekolah-sekolah diantaranya Sudin Dikdas Jakarta Utara, Sudin Dikmen, Sudin Sosial, Sudin Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan.

"Dengan melaksanakan peninjauan bersama jajaran Pemkot Jakut. Kita akan berinteraksi secara langsung dengan pihak sekolah dan anak-anak. Tidak sekedar observasi saja tapi bisa melakukan wawancara dengan berbagai unsur sekolah," jelas Project Officer Save The Children, Anton, saat meninjau SDN Marunda 04 Petang, Kecamatan Cilincing, Jakarta, Selasa (21/10).

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara, Septi Novida yang ikut serta melakukan peninjauan menyatakan, program yang dijalankan Save The Children sangat membantu sekali.

"Kami berharap, Save The Children bisa terus bersinergi dalam memajukan pendidikan di Jakarta Utara," imbuh Septi.

Sementara Kepala Sekolah SDN 04 Petang Marunda, Ninuk mengapresiasi program Save The Children.

"Kami lakukan secara natural dimana Save The Children telah memberikan sosialisasi, pelatihan buat guru, pos baca dan sebagainya. Sebelumnya banyak buku-buku yang belum tertata tapi kini kita telah membuat pojok baca yanh minimalis sehingga memotivasi anak-anak untuk rajin membaca," ungkap Ninuk.

Sumber

Rp 4 M Untuk Bina 700 PMKS Di Jakbar

Untuk mengentaskan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Barat, Sudin Sosial Jakarta Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Dana sebesar itu nantinya akan dikonversi dalam bentuk bantuan ekonomi produktif bagi PMKS yang telah dibina di panti sosial.

" Kami telah menyiapkan Rp 4 miliar untuk 700 PMKS, nantinya kami akan memprioritaskan warga Jakarta Barat khususnya yang sudah terjaring oleh petugas. "

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sosial Jakarta Barat, Ika Yuliani mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan kepada 700 PMKS, khususnya yang sudah terjaring oleh petugas. Hingga kini anggaran tersebut masih dalam proses lelang dan dipastikan dapat terealisasi akhir tahun ini.

"Kami telah menyiapkan Rp 4 miliar untuk 700 PMKS, nantinya kami akan memprioritaskan warga Jakarta Barat khususnya yang sudah terjaring oleh petugas. Sekarang masih dalam proses lelang," jelasnya, Kamis (23/10).

Pihaknya mengaku telah memiliki data-data calon penerima bantuan tersebut. Namun, para penerima bantuan akan diberikan bantuan tidak berupa uang, melainkan berupa barang yang disesuaikan dengan usaha mereka. Setiap orang akan mendapatkan bantuan berupa barang senilai Rp 3-4 juta.

"Jadi kami tidak memberikan berupa uang, namun sudah berupa barang. Sehingga jelas pemanfaatan serta sasarannya. Contohnya PMKS tersebut mau jualan voucher, maka nantinya kami akan siapkan etalase kecil serta vouchernya," tambanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menggandeng perusahaan yang ada di Jakarta Barat untuk kelanjutan usaha-usaha mereka. Pendampingan akan dilakukan selama satu tahun terhadap PMKS tersebut, sehingga usaha mereka akan tetap berjalan.

"Namanya orang usaha itu tidak bisa langsung laku, semuanya ada proses. Kami akan melakukan pendampingan sampai mereka bisa mandiri. Minimal hingga satu tahun," tutupnya.

Sumber

Penghargaan Oleh Jokowi Kepada RT/RW Dan Kelurahan Berprestasi

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengadakan acara perpisahan dengan RT, RW, Lurah, Camat, dan seluruh perangkatnya se DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta pada hari Kamis 16 Oktober 2014 lalu. Tak hanya merayakan hari perpisahan, Jokowi pun memberikan penghargaan kepada para pemenang evaluasi kinerja RT, RW, dan kelurahan berprestasi 2014.

---

 

Berikut daftar pemenang evaluasi kinerja 2014 :

1.      Evaluasi Kinerja Lembaga Musyawarah Terbaik.  

Kebon Jeruk (Terbaik 1).
Cimpedak Jagakarsa (Terbaik 2).
Gunung Sahari (Terbaik 3).

2.      RW Terbaik.

RW 06 Kelurahan Gandaria Selatan (Terbaik 1).
RW 09 Kelurahan Cengkareng Timur (Terbaik 2).
RW 04 Kelurahan Pulo Panggang, Kepulauan Seribu Utara (Terbaik 3).

3.       RT Terbaik.    

RT 011 RW 03 Kecamatan Kalisari, Pasar Rebo (Terbaik 1).
RT 005 RW 03 Kecamatan Kebon Jeruk (Terbaik 2).
RT 011 RW 05 Kecamatan Tugu Selatan Koja (Terbaik 3).

4.      Lomba Perilaku Hidup Bersih.     

Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Juara 1).
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Juara 2).
Kelurahan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Juara 3).

5.      Kinerja Posyandu Terbaik.   

RW 013 Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Terbaik 1).
RW 011 Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Terbaik 2).
RW 02 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta utara (Terbaik 3).

6.      Lomba TK Kelurahan.    

Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur (Juara 1).
Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Juara 2).
Kelurahan Pulau Puntung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu (Juara 3).

7.      Pengumpul Terbanyak ZIS.   

   -Drs. Agusriganti, Pulogadung, Jakarta Timur (Juara 1).
      -Subono Admosardjono, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Juara 2).
      -Abdik Pribadi Priambodo, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Juara 3). 

Sumber 

Pulau Panggang Sabet Juara 3 Lomba Kinerja RW

Masyarakat RW 04 Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu boleh berbangga hati,  mereka akhirnya menyabet juara ke-3 Lomba Kinerja RW tingkat DKI 2014. Ketua RW 04 Pulau Panggang, Tabri, 40, mengaku sangat senang dan bangga. “Kami tidak menyangka kalau akan menjadi juara tiga. Dengan keberhasilan ini kami akan terus berusaha menjadi yang terbaik,” katanya.

Pengakuan Tabri, keberhasilan ini tak lepas dari dukungan masyarakat Pulau Panggang yang bersemangat untuk menjadi juara. Begitu juga dukungan dari Pemkab Kepulauan Seribu yang terus menerus memberikan bimbingan kepada para pengurus RW.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo dalam acara Silaturahmi semua pegawai negeri sipil (PNS) dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo sekaligus berpamitan dengan seluruh RT/RW se DKI Jakarta.
Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Ibnu Sabiin Hatta, mengungkapkan pihaknya sangat bangga. Ini prestasi, tentunya akan membuat baik nama Kepulauan Seribu. “Harapan saya tahun 2015 Kepulauan Seribu bisa menjadi juara pertama. Jadi, pengurus RW maupun RT bisa termotifasi lagi untuk meningkatkan kinerja dilingkungan masing-masing,” pesannya.

Sumber