Charles Honoris: Indonesia Tak Perlu Menerima Permintan Kembali Timor Leste

Wacana bergabungnya kembali Timor Leste ke Indonesia yang pernah dilontarkan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, disarankan agar benar-benar dimatangkan lebih dulu pihak Timor Leste. Sebab wacana tersebut tentu akan menjadi polemik baru Timor Leste dan Indonesia.

Kita harus menghormati kedaulatan negara Timor Leste yang diakui dunia, belum tentu pernyataan Xanana merepresentasikan aspirasi rakyat Timor Leste. Mereka harus menyolidkan wacana ini dulu, kita tak perlu ikut berpolemik terhadap urusan dalam negeri mereka, ujar Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, di Senayan, Jumat, (10/10).

Mencuatnya wacana tersebut dianggap wajar lantaran Timor Leste memang dianggap lebih untung jika bergabung kembali ke Indonesia. Namun, jika ingin terealisasi, Timor Leste tentu harus mengadakaan referendum kedua yang dihadiri oleh salah satu perwakilan PBB. Hal itu diperlukan sebagai pengakuan dari masyarakat internasional.

Referendum yang dihadiri PBB untuk membuktikan bahwa rakyat di sana memang benar-benar ingin bergabung kembali, legitimasinya tetap harus dijaga. Kalau dari pihak Indonesia tidak perlu ikut membuat referendum, cukup menanyakan ke MPR mau diterima atau tidak niatan tersebut. Tapi yang terpenting harus ada penjajakan informal dari kedua belah pihak, jika kesepakatan sudah tercapai baru ditindaklanjuti secara formal, jelas Budidarmono, Pakar Hukum Tata Negara kepada Gresnews.com, Jumat, (10/10).

Pengamat Politik, Emrus Sihombing menduga kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang ada menjadi menjadi alasan kuat Tomor Leste ingin bergabung kembali. Terlepas sistem di sana bagus atau jelek, tapi yang pasti ini hanya kekecewaan beberapa kelompok politisi saja. Mungkin dianggap saat masa bergabung dengan kita mereka lebih sejahtera, ujarnya kepada Gresnews.com, Jumat, (10/10).

Namun, ia sendiri menyangsikan kesungguhan niat Timor Leste untuk bergabung. Hal itu diduga hanya opini segelintir orang saja, karena jika dibandingkan lepasnya mereka dari Indonesia jauh lebih banyak disepakati rakyat di sana. Indonesia pun hingga kini tak terlalu menanggapi serius wacana tersebut, bahkan Emrus mengatakan tidak ada untungnya sama sekali bagi Indonesia jika Pengamat Politik, Emrus Sihombing Timor Leaste bergabung kembali.

Dulu saat kita berintegrasi APBN banyak yang dikeluarkan untuk mereka, tapi nyatanya lepas. Jangan sampai kita terjebak dan berkorban dua kali, habis di pikiran, energi, dan biaya sedang masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang harus diurusi. Mereka bergabung karena ada masalah, mungkin kemiskinan, suruh saja urus sendiri kan secara internasional sudah legitimate, ungkapnya.

Sumber

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap Charles Honoris kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Charles Honoris menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun Charles Honoris tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata Charles Honoris.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, Charles Honoris berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata Charles Honoris.

PDI Perjuangan Siap Bersaing

Politisi PDI Perjuangan itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Charles Honoris, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles Honoris.

Charles Honoris pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Sumber

Charles Honoris: Pengusul Presiden Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut Charles Honoris, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles Honoris kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles Honoris menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles Honoris.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata Charles Honoris, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Charles Honoris akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

Sumber

Charles Honoris: Fraksi Demokrat Seperti Pontius Pilatus

Poltisi PDI Perjuangan Charles Honoris angkar suara terkait hasil rapat paripurna  terkait RUU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih. Kekalahan kubu  yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dari kubu yang pro pemilihan melalui DPRD, Charles Honoris anggap sama saja dengan mencederai aspirasi rakyat.

"Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat," ujar Charles Honoris, Jumat (26/9/2014).

"Sikap fraksi Partai Demokrat khususnya sangat mengecewakan. Mencuci tangan seperti pontius pilatus dan membiarkan pembantaian terhadap kedaulatan rakyat.Semoga rakyat bisa melihat siapa saja wakil rakyat yang sudah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat," pungkasnya.  
Diberitakan sebelumnya, setelah walkout, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengadakan rapat di kantor fraksi lantai 9, Gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Namun usai rapat, tidak ada satupun anggota fraksi Demokrat yang keluar dari kantornya. Para staf dan pihak keamanan yang bekerja di lingkungan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun menutup rapat-rapat informasi jalannya pertemuan tersebut dan keberadaan anggota fraksi Demokrat.
"Saya gak tahu mas, kantor sudah kosong, sudah pada pulang tadi," ujar salah seorang di pintu masuk kantor Fraksi Demokrat.

Para wartawan yang sudah menunggu lama tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya memberanikan diri masuk ke kantor fraksi Demokrat. Setelah masuk ternyata, para anggota fraksi secara bergiliran meninggalkan kantor fraksi melalui pintu belakang.

Ketika ditanya mengenai jalannya sidang dan langkah keputusan yang diambil fraksi, mereka yang kepergok meninggalkan gedung tersebut enggan berkomentar. Mereka hanya melontarkan senyuman kepada para wartawan.

Dari rombongan anggota fraksi Demokrat yang meninggalkan kantor secara sembunyi-sembunyi, tidak tampak batang hidung Ibas yang menggagas rapat tertutup tersebut. Para wartawan hanya melihat sejumlah Paspampres yang bergegas turun menggunakan lift belakang.

Aksi saling kejar sempat terjadi melihat Paspampres turun. Para wartawan mencoba mengikuti melalui lift berbeda. Turun ke lantai delapan para wartawan tidak menemukan Ibas. Begitu juga setelah menyisir setiap lantai, hasilnya nihil.

Para anggota fraksi Demokrat seperti ketakutan menghadapi media. Mereka emoh menjelaskan alasan langkah walkout yang mereka lakukan dalam sidang paripurna.

Salah satu anggota Fraksi Demokrat yang enggan disebutkan namanya, hanya mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Fraksi Demokrat Nurcahyo.

"Nanti saja saya tidak mau komentar, hanya saja pertemuan di ruangan Nurcahyo. Seharusnya ada juga Agus Hermanto dan Jhonny Allen Marbun," kata Charles Honoris.

Sumber

Charles Honoris : Siapa Sesungguhnya Penentu Kebijakan Fraksi Demokrat?

Perlahan, rahasia Fraksi Demokrat akhirnya terbongkar. Tindakan meninggalkan rapat paripurna (walkout) menjelang voting anggota DPR RI untuk memilih Pilkada langsung atau Pilkada melalui DPRD dianggap atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyoyono.

Bahkan Ruhut Sitompul mengatakan, SBY berkirim pesan singkat kepada pimpinan fraksi. Namun informasi ini dibantah Ignatius Mulyono, dan menyebut Ketua DPP Benny K Harman lah yang mengambil inisiatif walkout.

Selaku Ketua Umum Partai Demokrat, SBY yang sedang berada di Amerika Serikat mengirimkan SMS meminta kadernya meninggalkan ruangan karena opsi Pilkada langsung dengan 10 syarat yang diusung Demokrat ditolak fraksi-fraksi lain.  

"Dapat SMS kata dari Max Sopacua sama Ibu Nurhayati, ya sudah. Dari SBY, ya sudah. (Mau lakukan) apa lagi?" ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9).

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menyatakan, pernyataan kekecewaan SBY atas manuver fraksi Demokrat yang menyebabkan disahkannya pilkada melalui DPRD, tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan.

"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" Charles Honoris mempertanyakan.

"SBY sebagai ketua umum dan wajah dari Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat," kata Charles Honoris lagi.

Ruhut mengatakan, aksi walkout dari sidang paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dilakukan Fraksi Demokrat, Jumat dini hari, sudah berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena informasi itu, Ruhut mengaku terkejut mendengar informasi SBY kecewa terhadap keputusan pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Ruhut mengaku baru mengetahui hal itu saat ditanya wartawan.

Ruhut menjelaskan, saat Fraksi Demokrat memutuskan walkout, dia langsung meminta penjelasan dari anggota Fraksi Demokrat lain, yakni Max Sopacua. 
Menurut Ruhut, Max yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demorkat menyebut keputusan walkout berdasarkan instruksi langsung dari SBY.
Ruhut tak mau ambil pusing jika belakangan SBY terhadap hasil paripurna. Menurut dia, Max yang harus bertanggung jawab.

 "Itu urusan Waketum (Max), yang penting katanya ngaku sudah izin. Pak Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Demokrat) juga ada kemarin," ucap Ruhut.

Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya ialah opsi pilkada langsung dan tidak langsung.
Setelah melalui pemungutan suara atau voting, suara terbesar dari fraksi-fraksi parpol yang berada di Koalisi Merah Putih memenangkan pertarungan.

Permintaan Demokrat itu didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Demokrat.
Namun, belakangan Demokrat malah memilih walkout. Hasil voting, sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada lewat DPRD. Sedangkan anggota DPR yang mendukung pilkada langsung hanya 135 orang.

Pilkada melalui DPRD didukung Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah Fraksi PDIP, PKB dan Hanura.

Meski Fraksi Demokrat memilih walkout, ada delapan orang anggotanya yang bertahan dan memilih mendukung opsi pilkada langsung.
Dari Amerika Serikat, SBY mengaku kecewa soal pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pilkada lewat DPRD.  Menyikapi hasil itu, Demokrat akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi nantinya.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono salah satu dari delapan anggota DPR dari Fraksi Demorkat yang bertahan di ruangan paripurna RUU Pilkada dan memilih mendukung pilkada langsung. Menurut Ignatius, sikapnya itu justru menuruti perintah Ketum SBY.

"Ketua Umum sudah jelas mendukung pilkada langsung. Kalau WO tidak bisa diaplikasikan itu. Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi Ketua Umum," kata Ignatius.

Dia heran atas sikap walkout yang berbeda dengan instruksi SBY, yang akhirnya kecewa. Menurutnya, wajar SBY kecewa karena selama dua periode di pemerintahan, dia bisa merealisasikan sistem pilkada langsung.

"Yang WO itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi pilkada langsung oleh rakyat. Itu yang menjadikan tanda tanya padahal arah Ketua umum untuk pilkada langsung," sebut Ketua Baleg DPR tersebut.
Lantas, bagaimana dengan adanya kabar kalau SBY yang memberikan instruksi agar fraksi Partai Demokrat walk out?

Dia mengaku tidak tahu persoalan ini. Ditanya kemungkinan sanksi terhadap kader yang tidak ikut WO, dia menyerahkan hal tersebut kepada partai.
"Nggak apa-apa diberi sanksi. Kita menjalankan perintah ketua umum. Apakah kader patuh wajar diberi sanksi? Saya nggak tahu itu (SMS instruksi WO). Tanya Pak Max (Waketum PD)," tuturnya.

Sumber

Charles Honoris: Patahkan Pilkada Langsung, KMP Khianati Rakyat

Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah menurut rencana akan disahkan DPR pertengahan bulan ini. Namun penolakan terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris berpendapat upaya parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjadikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.

"Upaya Koalisi Merah Putih menghapus Pilkada langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi," ujar Charles Honoris anggota DPR terpilih periode 2014-2019 kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (7/9).

Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini juga menegaskan kalau Pilkada Langsung diserahkan ke DPRD maka politik dagang sapi antara elit parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan semakin marak. Padahal selama ini elemen masyarakat menolak dengan tegas politik dagang sapi. Namun, peluang itu kembali dibuka dengan dihapuskannya Pilkada langsung.

"Perubahan ini sangat dipaksakan. Rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memilih orang yang berkualitas, memiliki prestasi kerja serta rekam jejak yang jelas," papar Charles Honoris.

Perubahan itu tegasnya kental nuasa balas dendam atas kekalahan KMP pada Pilpres 2014. Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar DPR harus segera menghentikan wacana tersebut. Sebab kata Charles Honoris anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit politik.

"Apalagi elit politik yang ingin balas dendam atas kekalahan pada Pilpres. Mereka kok teganya mengkhianati kehendak rakyat dengan cara-cara seperti itu," tegas Charles Honoris.

Sumber

DPP PDI Perjuangan dan Organisasi Kepemudaan Charles Honoris Mengadakan Megawati Award

Dalam rangka menyambut hari pahlawan, DPP PDI Perjuangan dan organisasi kepemudaan saya PDI Perjuangan Taruna Merah Putih bekerja sama dalam mengadakan Megawati award. Thema yang diambil dari acara kali ini adalah “ Pahlawan muda majukan bangsa”. Dimana acara yang diketuai oleh Charles Honoris Ketua Taruna Merah Putih DKI Jakarta, memberikan penghargaan dan uang pembinaan kepada lima orang dari berbagai latar belakang.

Proses penjurian yang dilakukan oleh 5 tokoh nasional seperti Mahmud MD, Gayus Lumbun, Garin Nugroho, Tono Suratman dan James Ryadi berdasarkan kategori Pahlawan Muda Majukan Bangsa bidang Perjuangan Kebhinekaan, bidang Penggiat Antokorupsi, bidang Ekonomi Berdikari, bidang Olahraga, serta Bidang Seni dan Budaya.

Kelima pemuda yang memperoleh penghargaan tersebut adalah, Pengamat Politik Yudi Latief, Pengamat Hukum Tata Negara Saldi Isra, Pengrajin Sutra Taufik Hidayat, Atlet Peselancar Angin I Gusti Made Oka Sulaksana, dan Aris Prasetyo.

Dalam pidatonya saat mengumumkan penghargaan itu, Mahfud mengatakan  saat ini ada kegelisahan soal menipisnya pluralisme. Namun, menurutnya, pada akhirnya masyarakat juga tahu tindakan intoleran hanya terjadi pada sekelompok kecil masyarakat.

“Kita tahu banyak sekali, jutaan anak muda Indonesia, yang bekerja keras  merawat pluralisme. Kami pilih satu sebagai simbolnya. Dari sekian banyak nama, kami memilih Yudi Latif sebagai pahlawan muda untuk bangsa Indonesia,”  kata Mahfud

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, perlu lebih banyak orang-orang muda yang berprestasi untuk memajukan bangsa. Pasalnya, ujung tombak perjalanan bangsa ini memang berada ditangan kaum muda.

Sumber

Majukan Pendidikan, Pemkot Jakut Gandeng Save The Children

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Save The Children kembali menunjukan kepedulian terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anak.

Kali ini, Save The Children dan unit terkait dari jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara meninjau langsung sekolah yang telah menjalankan program Save The Children selama satu terakhir. Program-program tersebut diantaranya adalah sekolah sehat dan aman serta percepatan aksara.

Untuk diketahui, Save The Children adalah organisasi yang peduli terhadap masa depan anak-anak Indonesia.

Adapun unit terkait yang ikut terjun langsung ke sekolah-sekolah diantaranya Sudin Dikdas Jakarta Utara, Sudin Dikmen, Sudin Sosial, Sudin Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan.

"Dengan melaksanakan peninjauan bersama jajaran Pemkot Jakut. Kita akan berinteraksi secara langsung dengan pihak sekolah dan anak-anak. Tidak sekedar observasi saja tapi bisa melakukan wawancara dengan berbagai unsur sekolah," jelas Project Officer Save The Children, Anton, saat meninjau SDN Marunda 04 Petang, Kecamatan Cilincing, Jakarta, Selasa (21/10).

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara, Septi Novida yang ikut serta melakukan peninjauan menyatakan, program yang dijalankan Save The Children sangat membantu sekali.

"Kami berharap, Save The Children bisa terus bersinergi dalam memajukan pendidikan di Jakarta Utara," imbuh Septi.

Sementara Kepala Sekolah SDN 04 Petang Marunda, Ninuk mengapresiasi program Save The Children.

"Kami lakukan secara natural dimana Save The Children telah memberikan sosialisasi, pelatihan buat guru, pos baca dan sebagainya. Sebelumnya banyak buku-buku yang belum tertata tapi kini kita telah membuat pojok baca yanh minimalis sehingga memotivasi anak-anak untuk rajin membaca," ungkap Ninuk.

Sumber

Rp 4 M Untuk Bina 700 PMKS Di Jakbar

Untuk mengentaskan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Barat, Sudin Sosial Jakarta Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Dana sebesar itu nantinya akan dikonversi dalam bentuk bantuan ekonomi produktif bagi PMKS yang telah dibina di panti sosial.

" Kami telah menyiapkan Rp 4 miliar untuk 700 PMKS, nantinya kami akan memprioritaskan warga Jakarta Barat khususnya yang sudah terjaring oleh petugas. "

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sosial Jakarta Barat, Ika Yuliani mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan kepada 700 PMKS, khususnya yang sudah terjaring oleh petugas. Hingga kini anggaran tersebut masih dalam proses lelang dan dipastikan dapat terealisasi akhir tahun ini.

"Kami telah menyiapkan Rp 4 miliar untuk 700 PMKS, nantinya kami akan memprioritaskan warga Jakarta Barat khususnya yang sudah terjaring oleh petugas. Sekarang masih dalam proses lelang," jelasnya, Kamis (23/10).

Pihaknya mengaku telah memiliki data-data calon penerima bantuan tersebut. Namun, para penerima bantuan akan diberikan bantuan tidak berupa uang, melainkan berupa barang yang disesuaikan dengan usaha mereka. Setiap orang akan mendapatkan bantuan berupa barang senilai Rp 3-4 juta.

"Jadi kami tidak memberikan berupa uang, namun sudah berupa barang. Sehingga jelas pemanfaatan serta sasarannya. Contohnya PMKS tersebut mau jualan voucher, maka nantinya kami akan siapkan etalase kecil serta vouchernya," tambanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menggandeng perusahaan yang ada di Jakarta Barat untuk kelanjutan usaha-usaha mereka. Pendampingan akan dilakukan selama satu tahun terhadap PMKS tersebut, sehingga usaha mereka akan tetap berjalan.

"Namanya orang usaha itu tidak bisa langsung laku, semuanya ada proses. Kami akan melakukan pendampingan sampai mereka bisa mandiri. Minimal hingga satu tahun," tutupnya.

Sumber